STRATEGI SURVIVAL PENDUDUK MISKIN LAHAN KERING

 

(Studi pada Masyarakat Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta)

 

Oleh Andri Tri Kuncoro 

A.    Latar Belakang

Wilayah yang berada di pesisir selatan pulau Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pesisir utara. Jika kawasan pesisir utara dikenal sebagai pusat perekonomian dan perdagangan, sebut saja Jakarta, Cirebon, Semarang dan Surabaya, maka kawasan pesisir selatan lebih dikenal sebagai kawasan terisolir. Selain laut lepas (laut Jawa) yang jarang digunakan untuk jalur pelayaran niaga membuat kawasan ini terisolir dari hubungan luar, juga disebabkan oleh kondisi alamnya yang kurang potensial. Beberapa kota yang berada di kawasan ini, sebut saja daerah Malang selatan, Pacitan dan Gunung Kidul, wilayahnya mayoritas berkontur bukit-bukit batu yang  tandus. Kondisi ini tentu saja berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat yang umumnya berada di pedesaan dan bermatapencaharian sebagai petani.

Kabupaten Gunung Kidul yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini memang dikenal sebagai daerah miskin. Kemiskinan ini menjebak masyarakat Gunung Kidul dalam berbagai ketertinggalan. Di lain sisi, permasalahan yang berdimensi majemuk telah melahirkan mitos “pulung gantung” di tengah-tengah warga Gunung Kidul.[1]

Kondisi wilayah yang “kurang bersahabat” ini memaksa banyak warga Gunung Kidul berduyun-duyun melakukan urbanisasi ke kota-kota lain di sekitarnya atau bahkan ke luar pulau. Pekerjaan yang diperoleh memang bukanlah pekerjaan bergengsi. Pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan pedagang asongan menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Walau begitu pekerjaan ini cukup membantu mengurangi himpitan ekonomi mereka sekaligus keluarga mereka di kampung.

Upaya untuk bertahan (survival) bukan hanya dengan melakukan urbanisasi. Warga yang memilih tetap bertahan di desa juga memiliki serangkaian cara survival. Mereka lebih memilih mencari motode baru dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada walaupun dalam jumlah yang minim. Yang terpenting lagi adalah kapitalisasi modal sosial yang dimiliki warga yang mengakibatkan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka.

Hasilnya bisa dilihat hari ini. Masyarakat Gunung Kidul tidak lagi lekat dengan stereotype penduduk miskin. Banyak perbaikan yang terjadi baik dalam hal ekonomi-sosial, mapun dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang aktifitas masyarakat. Faktor reformasi politik yang bergulir sejak 1998 memang tidak bisa diabaikan. Sebab hal ini menyebabkan partisipasi warga cukup mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Berbagai bantuan dana yang berasal dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Karena dengan inilah warga memperoleh stimulant  untuk melakukan perbaikan di wilayahnya.

Penelitian tentang kemiskinan di lahan pertanian kering seperti Gunung Kidul bisi dibilang relatif baru. Buku yang khusus mengkaji tentang kemiskinan di wilayah Yogyakarta baru mengkaji tentang daerah di luar Gunung Kidul. Tepatnya di desa Sriharjo, Kabupaten Bantul[2]. Desa Sriharjo terletak pada garis pembagi antara dataran Yogyakarta yang subur dan berpengairan baik dengan barisan bukit-bukit tandus yang menandai permulaan daerah Gunung Kidul. Dengan membandingkan tingkat kemiskinan berdasarkan kondisi wilayahnya, jelas masyarakat Gunung Kidul lebih miskin.

Ada juga penelitian lain tentang desa di kawasan Gunung Kidul yang dilakukan oleh Santiasih dan Endah Pertiwi.[3] Riset ini memilih desa Karangawen yang disebut sebagai desa miskin parah di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Beberapa hasil riset ini bisa digeneralisasikan kepada wilayah lain di Gunung Kidul diantaranya mengenai penyebab kemiskinan. Untuk memperkaya studi mengenai kemiskinan di lahan pertanian kering, maka riset yang kami lakukan saat ini mengambil objek Kecamatan Tepus. Kecamatan dahulunya menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup parah. Dan dari banyak faktor pendukung perubahan tersebut, penulis berasumsi bahwa daya survivalitas warga di desa menjadi faktor terpenting. Faktor inilah yang menjadi determinasi dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak luar. Tulisan ini hendak mencari jawaban tetntang pertanyaan upaya apa saja yang dilakukan masyarakat Tepus agar survive dan melakukan perbaikan ?

B.     Refleksi Teoritik

1.      Kemiskinan di Pedesaan

            Kemiskinan sebagai sebuah fenomena sosial disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Darwin[4], terdapat empat faktor penyebab kemiskinan, pertama, faktor budaya, dimana penjelasan mengapa miskin tidak dicari dari luar, melainkan dari dalam diri orang atau masyarakat miskin sendiri sebagai pihak yang tertuduh sebagai penyebabnya. Budaya hidup miskin dianggap sebagai produk sosial kolektif, yang pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang kondusif di mana individu larut atau tidak berdaya di dalamnya, karena memang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya.

            Kedua, faktor struktural, di mana orang atau kelompok masyarakat miskin lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan negara yang bukan saja tidak menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Kemiskinan struktural juga dapat merupakan produk dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang hegemonis dan eksploitatif. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali bisa memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir elit ekonomi.

            Ketiga, faktor alam. Setidaknya tiga jenis yang tergolong sebagai penyebab yang alamiah ini, yaitu: pertama, kondisi alam yang kering, tandus dan tidak memiliki sumber alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, serta keterisolasian wilayah pemukiman penduduk; kedua, bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit baik menyerang manusia maupun sumber mata pencaharian penduduk (seperti menyerang hewan ternak dan tanaman penduduk); dan ketiga, kondisi fisik manusia baik berupa bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi yang menjadikan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara layak.

            Keempat, konflik sosial politik atau perang. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya produktifitas masyarakat, larinya modal dan akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran. Konflik vertikal dan horizontal berdampak pada terjadinya mobilitas paksa, perubahan tempat tinggal secara paksa, termasuk kehilangan lapangan kerja, harta benda, tanah, rumah atau tempat tinggal.

            Dengan mengacu pada pendapat Darwin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di sebuah kawasan memiliki karakter yang berbeda dengan kemiskinan di kawasan yang lain. Penyebab kemiskinan di desa dengan begitu memiliki beberapa kekhasan dibanding wilayah perkotaan. Dari riset yang dilakukan pada 1992-1995 di Jawa Timur, Bagong Suyanto menyimpulkan, sekurang-kurangnya ada lima faktor yang disinyalir menjadi penyebab kemiskinan di desa. Pertama, sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau aset produksi lain, ditambah lagi kurang tersedia modal yang cukup untuk usaha sering menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa menjadi rendah. Kedua, karena nilai tukar hasil produksi warga pedesaan khususnya sektor pertanian yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-sehari warga pedesaan. Ketiga, karena sebagian besar masyarakat desa umumnya tidak atau belum memiliki produk unggulan yang bisa diandalkan, dalam arti produk ini memiliki prospek pemasaran yang cerah di pasaran dan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat desa. Keempat, karena karakter struktur sosial masyarakat pedesaan yang terpolarisasi antara elit desa yang selalu memperoleh keuntungan dari program-program pembangunan, dan masyarakat miskin dan kurang pendidikan yang terpinggirkan. Kelima, karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat desa. dalam arti mereka relatif terisolir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan.[5]

      Kemiskinan di desa, secara khusus di Gunung Kidul menurut Mubyarto[6], lebih banyak disebabkan oleh faktor sumber daya alam yang tidak menguntungkan, antara lain berupa tanah kering berbatu-batu dan tandus yang tidak subur. Di samping itu, penyebab yang lain adalah langkanya sumber daya air. Sumberdaya air yang dibutuhkan penduduk berasal dari air hujan baik untuk air minum, mandi maupun untuk pengairan. Namun demikian pada musim kemarau, kebutuhan air penduduk tidak terpenuhi. Migrasinya generasi yang mengenyam pendidikan sampai SLTA ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti buruh dan tukang, mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tinggal di desa adalah tenaga yang tidak berpendidikan dan tidak produktif.

Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Jika penduduk  desa umumnya hidup dalam sektor pertanian, maka menurut Sinaga dan White, erat hubungannya dengan masalah pertanahan. Menciutnya areal persawahan yang produktif akibat industrialisasi (involusi) membuat distribusi tanah yang awalnya tidak merata menjadi semakin tidak merata.[7]

Menarik apa yang dikemukakan oleh Singarimbun dan Penny, bahwa alasan petani Jawa membuka tanah di daerah yang sebagian besar tanahnya tandus ialah untuk menghindarkan diri dari pemerasan oleh Belanda selama periode Cultuursteisel. Tetapi kemudian tanah yang kebanyakan tidak subur itu digarap oleh mereka yang tidak kebagian tanah di daerah pedataran. Perusakan selama 120 tahun sangat mudah terlihat, sebab lereng hampir gundul tanpa pohon-pohonan dan tanah lapisan atas. Sedikit pohon-pohonan yang tersisa telah sangat terancam oleh orang-orang yang mencari kayu bakar.[8]

 

2.  Struktur dan Budaya Masyarakat Desa

Untuk memahami kemiskinan dalam masyarakat desa, terlebih dahulu perlu memahami struktur dan budaya yang ada di dalamnya. Soejatmoko dengan menerapkan penggolongan masyarakat desa yang ditentukan oleh faktor kepemilikan atau penguasaan tanah dan juga kesanggupan masing-masing golongan untuk memanfaatkan program-program pemerintah, menyimpulkan bahwa kebanyakan desa di Jawa menunjukkan pembagian dalam tiga golongan. Golongan pertama ialah yang memiliki tanah yang cukup besar untuk menjamin kehidupan yang cukup bagi keluarganya. Golongan kedua terdiri dari petani-petani yang memiliki atau menguasai tanah yang luasnya atau kualitasnya marginal, sehingga kehidupannya dan keluarganya sangat tergantung, selain dari kesempatan kerja sampingan, juga dari iklim dan faktor harga. Golongan ketiga ialah yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kehidupannya seluruhnya tergantung dari upahnya sebagai penggarap tanah, dari penghasilannya dan keluarganya dari bermacam-macam pekerjaan tambahan yang sangat rendah produktifitas dan penghasilannya, tapi yang memerlukan dia dan keluarganya bekerja sepanjang hari secara terus-menerus.[9]

            Selain struktur masyarakat di atas, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah keberadaan budaya tradisional. Di lingkungan komunitas pedesaan, keberadaan budaya tradisional, bukan saja penting sebagai kerangka acuan moral yang memainkan peran untuk mengekang individualisme yang hadir bersamaan dengan timbulnya rasionalisasi dan komersialisasi. Lebih dari itu, “ia” juga menyumbangkan fungsi positif untuk menetralisir dan mengeliminasi tekanan kemiskinan dan kesenjangan.[10]

Budaya tradisional, khususnya keberadaan lembaga adat desa, dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perubahan dan kegiatan pembangunan. Menurut Nat J. Colletta (1987), kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan berlangsung dengan sukses karena paling kurang dengan tiga alasan berikut : (1) unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan, (2) unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat, dan (3) unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi, baik yang terwujud maupun terpendam, yang sering menjadikannya sebagai sarana paling berharga untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak di permukaan jika hanya dilihat dalam kaitannya dengan fungsinya yang terwujud saja.[11]

Sedangkan menurut Suyanto, secara garis besar ada empat bentuk budaya atau pranata tradisional desa yang pernah hidup dan terbukti fungsional. Pertama, pranata adat yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga desa itu sendiri. Kedua, pranata adat atau kebiasaan wajib kerja masyarakat lokal untuk kepentingan kepala dan pemerintah desa missal pancen, sambatan, atau soyo. Ketiga, budaya tradisional yang berupa lembaga adat yang sifatnya umum atau missal, Keempat, pranata lokal yang berupa badan musyawarah desa.

2.      Strategi Survivalitas Penduduk Desa

Pada dasarnya penduduk pedesaan lebih mampu survive dalam situasi krisis dibandingkan masayarakat kota. Hal ini diargumentasikan oleh Daimon Thorbecke. [12] Hal ini menurutnya disebabkan oleh karena penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri didukung oleh keterlibatan mereka dalam sektor informal.

            Dari riset yang dilakukan Amri Marzali di daerah Cikalong, Jawa Barat mengenai strategi masyarakat peisan[13] menghadapi kemiskinan akibat tekanan penduduk dapat dirangkumkan beberapa strategi sebagai berikut.[14]

            Pertama, strategi “static expansion” untuk merespon nilai cultural “ Limited Needs” (Boeke). Petani Jawa dan Madura bekerja di sawah bukan untuk untuk mencari keuntungan, tapi sekedar untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari keluarganya yang sederhana. Tidak ada nilai-nilai yang mendorong mereka untuk berlomba-lomba mengejar harta dan keuntungan materi. Inilah yang dinamakan limited needs. Sementara itu, turunnya kepemilikan lahan pertanian oleh masing-masing warga akibat pewarisan direspon oleh mereka dengan melakukan static expansion, yaitu memperluas lahan pertanian, namun tetap dengan tingkat teknologi dan sistem pembagian kerja semula.

            Kedua, strategi agricultural involusi dan shared poverty (Geertz). Apabila tanah Jawa tidak lagi memberikan kemungkinan bagi penduduk pedesaan untuk meneruskan pola perilaku static expansion, maka mereka akan menerapkan agricultural involution. Konsep ini berarti (1) pengukuhan pola dasar, (2) elaborasi dan semakin penuh hiasan ke dalam, (3) penjelimetan teknis dan keterampilan yang tidak putus-putusnya. Dalam bidang pertanian di Jawa, involusi berarti bahwa intensifikasi pertanian dilakukan bukan dengan cara menciptakan atau mengimpor institusi atau teknologi baru, tapi dengan cara memadati sebidang tanah dengan makin banyak tenaga kerja, sehingga melampaui titik utilitas.

            Pemadatan ini dimungkinkan oleh beberapa faktor. Pertama, ciri ekologis sawah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja tanpa menurunkan produktifitas sawah itu sendiri . Kedua, ciri-ciri kultural jawa yang suka hidup tolong-menolong dan rukun sesama tetangga. Tidak tega melihat tetangga kelaparan. Ketiga, ciri-ciri masyarakat pedesaan Jawa yang tidak terbagi atas kelas tuan tanah dan proletar. Dan terakhir, adalah cirri-ciri ekonomik masyarakat pedesaan Jawa yang mampu menekan keperluan hidup mereka ke paras yang paling rendah. Berbagai faktor ini kemudian menghasilkan shared poverty.

            Ketiga, strategi peisan rasional dalam masyarakat tradisional (Hayami dan Kikuchi). Sikap peisan rasional yang egois tidak bertentangan dengan sikap mereka yang nampak bagai murah hati mengikuti azas moral pedesaan. Kedua prinsip itu dapat dijalankan secara serasi. Bertindak sesuai dengan norma masyarakat desa merupakan cara yang paling tepat untuk menghemat biaya pengelolaan usaha tani. Namun demikian tidak berarti bahwa seorang pemilik tanah akan selalu tunduk kepada semua norma dan moral pedesaan. Semua ini tergantung kepada situasi dan kondisi pada masa dan tempat tertentu. Pemilik tanah siap melanggar atau memperbarui norma tersebut ketika mereka melihat peluang bahwa keuntungan dari perbuatan melakukan pelanggaran lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk tetap patuh pada norma.

            Keempat, strategi dengan model geografi sosial (Palte). Dengan memfokuskan penelitiannya pada masyarakat pertanian berlahan kering, Palte menyimpulkan beberapa strategi peisan Jawa dalam rangka menanggulangi masalah kekeringan taitu (1) perluasan kawasan pertanian; (2) intensifikasi penggarapan tanah; (3) penggunaan bibit yang lebih unggul; (4) peningkatan cara-cara bertani; (5) membuka usaha-usaha non-pertanian.

            Di lain sisi, kemiskinan struktural hanya dpat diselesaikan dengan merubah struktur sosial dan struktur-struktur yang membuat mereka terus-menerus tergantung dari fihak-fihak lain dan terus tereksploitasi oleh fihak-fihak lain.[15] Karena kemiskinan structural merupakan fenomena organisasional, maka yang diperlukan adalah pola organisasi institusional masyarakat pedesaan disesuaikan kepada keperluan baru. Lebih lanjut, tujuan organisasi ini selain sebagai sarana mengurangi ketimpangan dalam bergaining power antara golongan miskin dan golongan yang lebih kaya, juga menjadi sarana pembelajaran bagi penduduk miskin untuk mengelola diri sendiri dan menangani masalah-masalah yang menjadi tujuan organisasi itu.

            Sedangkan menurut hasil Riset yang dilakukan oleh Umi Listyaningsih, dalam melakukan survivalnya, masyarakat peisan di Gunung Kidul menerapkan strategi yang tidak jauh berbeda dengan pemadatan lahan pertanian seperti yang diungkapkan oleh Marzali, yaitu, pertama, mengurangi jumlah konsumsi. Pengurangan tersebut dapat berarti kuantitas maupun kualitasnya. Kedua, berusaha melibatkan semua anggota rumah tangga yang mampu secara ekonomi dalam pasar kerja walaupun sebatas pekerja keluarga. Tidak sedikit dijumpai pekerja anak atau lansia di tengah pematang sawah yang ngangsak atau mencari sisa tanaman padi yang terlewatkan.[16]

Selain strategi bertahan di desa seperti dijelaskan beberapa peneliti di atas, strategi lain yang kerap kali dilakukan oleh penduduk desa dalam urbanisasi. Untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang dialami, menurut Suyanto, salah satu alternatif yang dilakukan masyaralat desa adalah pergi ke luar desa. Baik dengan sukarela maupun terpaksa, sebagian warga keluar dari daerah kelahirannya dan pergi mengadu nasib mencari pekerjaan di kota. Beberapa peneliti—seperti Nasikun (1980), Mantra (1981), McGee (1982), Llioyd (1982), dan Abustam (1986)—menyatakan bahwa mobilitas penduduk memang merupakan salah satu strategi yang penting bagi rumah tangga pedesaan untuk mendapatkan dan menambah penghasilan. Gejala ini menonjol terutama di desa-desa yang kurang maju atau desa-desa di mana kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.[17] Bagi meraka yang tidak kebagian kerja di sektor pertanian, maka berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ada yang menjadi kuli-kuli di bidang konstruksi seperti pengali tanah, menjadi tukang becak, dan buruh-buruh yang lain. Penghasilan rakyat di desa yang tidak mempunyai tanah garapan, atau yang tanah garapannya kecil sekali, maka akan kita dapatkan suatu jumlah yang minim sekali, mungkin hanya cukup sekedar untuk makan aja.[18]

C.    Beberapa Hal tentang Tulisan Ini

Tulisin ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Namun, untuk memfokuskan pada topik penelitian di awal, kami mengkonsentrasikan pengambilan data di wilayah kelurahan Purwodadi dan Sidoharjo.

Data yang disajikan berupa data primer dan data skunder. Data primer berbentuk hasil wawancara dengan sejumlah informan yang ditentukan berdasarkan tujuan tertentu (purposive) diantaranya Kepala Sie Prasarana dan Partisipasi Masyarakat (PPM) Kecamatan Tepus, Ketua Asosiasi Ubi Kayu, dan beberapa penduduk miskin. Data primer lainnya kami peroleh melalui observasi langsung untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang kondisi wilayah dan masyarakat Tepus.

Sedangkan data skunder yang kami sajikan berbentuk data-data statistik dan sejenisnya mengenai kondisi sosial-ekonomi penduduk Tepus yang kami peroleh dari berbagai dokumen dan arsip kependudukan Kecamatan Tepus serta CD profil desa Purwodadi.

E. Deskripsi Umum Kondisi Sosial-Ekonomi

1. Kondisi Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 1.485,36 km² (148.536 ha), atau 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara  geografis  terletak antara 110^o21’ – 110^o50’ BT dan 7^o46’ – 8^o09’ LS, dan berbatasan :[19]

v  Di sebelah barat dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

v  Di sebelah utara dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.

v  Di sebelah timur dengan Kabupaten Wonogiri, dan

v  Di sebelah selatan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan topografi dan keadaan lahannya, Kabupaten Gunungkidul dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yaitu :

v  Wilayah Pengembangan Utara (Zone Baturagung), yaitu wilayah berbukit dan terdapat sungai/sumber-sumber air tanah yang dapat digali sebagai sumur dengan kedalaman 6 – 12 m dari permukaan tanah. 

v  Wilayah Pengembangan Tengah (Zone Ledok Wonosari), yaitu daerah yang memiliki sumber air tanah dan sungai yang akan mengalami kekeringan dimusim kemarau.

v  Wilayah Pengembangan Selatan (Zone Gunung Seribu), keadaan wilayahnya berbukit karang kapur dan banyak memiliki telaga genangan air hujan.

Sedangkan berdasarkan peruntukan tata guna lahannya, wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dibagi menjadi :

v  Tanah Pekarangan : 28.147 ha (19 %)

v  Tanah Sawah : 8.311 ha (5,6 %)

v  Tanah Tegalan : 77.163 ha (52 %)

v  Tanah Hutan : 12.113 ha (8,15 %)

v  Tanah Perkebunan : 55 ha (0,1%)

v  Kolam/Empang : 61 ha (0,1%).

2. Gambaran Umum Desa Purwodadi Kecamatan Tepus

Desa Purwodadi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tepus, terbagi menjadi 73 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW). Dengan luas wilayah 21.70 km². jarak dengan ibukota Kecamatan sekitar 13,5 km, sedangkan jarak dengan ibukota Kabupaten sekitar 31,5 km.[20]

a.      Potensi Sumber Daya Manusia

(1)       Umur

Umur	Jumlah		Umur	Jumlah		Umur	Jumlah		Umur	Jumlah
< 1 tahun	121		15 tahun	270		30 tahun	182		45 tahun	91
1 tahun	85		16 tahun	255		31 tahun	103		46 tahun	152
2 tahun	160		17 tahun	227		32 tahun	87		47 tahun	160
3 tahun	140		18 tahun	285		33 tahun	89		48 tahun	142
4 tahun	189		19 tahun	113		34 tahun	84		49 tahun	170
5 tahun	175		20 tahun	103		35 tahun	123		50 tahun	136
6 tahun	165		21 tahun	123		36 tahun	109		51 tahun	156
7 tahun	90		22 tahun	95		37 tahun	103		52 tahun	274
8 tahun	100		23 tahun	136		38 tahun	82		53 tahun	230
9 tahun	120		24 tahun	110		39 tahun	80		54 tahun	101
10 tahun	85		25 tahun	116		40 tahun	115		55 tahun	164
11 tahun	110		26 tahun	107		41 tahun	101		56 tahun	105
12 tahun	157		27 tahun	100		42 tahun	95		57 tahun	150
13 tahun	240		28 tahun	90		43 tahun	112		58 tahun	142
14 tahun	260		29 tahun	96		44 tahun	106		> 58 tahun	120
							Total Penduduk			8.287

Sumber : Kantor Camat Tepus, Tahun 2006.

 

(2)       Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

v  Jumlah Penduduk                       : 8.287 orang

v  Jumlah Laki-laki                          : 3.982 orang

v  Jumlah Perempuan                      : 4.305 orang

v  Jumlah Kepala Keluarga             : 1.837 orang

 

(3)       Pendidikan

Uraian	Jumlah		Uraian	Jumlah
Belum sekolah Usia 7 – 15 tahun tidak pernah sekolah Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat Tamat SD / sederajat Tamat SLTP / sederajat Tamat SLTA / sederajat	688 orang 42 orang 60 orang 150 orang 0 orang 100 orang		D – 1 D – 2 D – 3 S – 1 S – 2 S – 3	0 orang 20 orang 0 orang 30 orang 0 orang 0 orang

 

(4)       Mata Pencaharian

No	Uraian	Jumlah		No	Uraian	Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Petani Buruh tani Pedagang PNS Pengrajin TNI/Polri Penjahit	5.670 orang 205 orang 276 orang 85 orang 0 orang 12 orang 10 orang		8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Montir Supir Pramuwisata Kary. Swasta Tukang kayu Tukang batu Guru swasta	3 orang 20 orang 150 orang 407 orang 357 orang 270 orang 25 orang

 

 

b.      Tingkat Perkembangan Desa

(1)       Pengangguran

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-55 tahun)	5.573 orang
2	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah	1.000 orang
3	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1.200 orang
4	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh	2.701 orang
5	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak menentu	672 orang

 

(2)       Produk Domestik Desa Bruto

A. Tanaman Padi			B. Tanaman Jagung
Luas tanaman tahun ini Hasil per hektar Biaya pemupukan per hektar Biaya bibit per hektar Biaya obat perhektar	455.00 ha Rp. 3.960.000,- Rp. 3.120.500,- Rp.    160.000,- Rp.    140.000,-		Luas tanaman tahun ini Hasil per hektar Biaya pemupukan per hektar Biaya bibit per hektar Biaya obat perhektar	0.10 ha Rp. 1.200.000,- Rp.    255.000,- Rp.      30.000,- Rp.               0,-

 

C. Tanaman Kedelai			D. Tanaman Ubi Kayu
Luas tanaman tahun ini Hasil per hektar Biaya pemupukan per hektar Biaya bibit per hektar Biaya obat perhektar	0.00 ha Rp. 2.080.000,- Rp.    265.000,- Rp.    105.000,- Rp.               0,-		Luas tanaman tahun ini Hasil per hektar Biaya pemupukan per hektar Biaya bibit per hektar Biaya obat perhektar	6.28 ha Rp. 23.340.000,- Rp.      248.000,- Rp.                 0,- Rp.                 0,-

 

E. Tanaman Kacang Tanah
Luas tanaman tahun ini Hasil per hektar Biaya pemupukan per hektar Biaya bibit per hektar Biaya obat perhektar	520.00 ha Rp. 1.648.000,- Rp.    248.000,- Rp.    350.000,- Rp.               0,-

 

(3)       Pendapatan perkapita atau PDDB Perkapita

A. Pertanian
Jumlah rumah tangga petani Jumlah total anggaran rumah tangga petani Jumlah rumah tangga buruh tani Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	1.800 rumah tangga 5.400 orang      37 rumah tangga    356 orang
B. Industri
Jumlah rumah tangga indutri Jumlah total anggaran rumah tangga industri Jumlah rumah tangga buruh Jumlah total anggota rumah tangga buruh	0 rumah tangga 90 orang   0 rumah tangga 15 orang
C. Nelayan
Jumlah rumah tangga nelayan Jumlah total anggaran rumah tangga nelayan Jumlah rumah tangga buruh nelayan Jumlah total anggota rumah tangga buruh nelayan	0 rumah tangga 200 orang     0 rumah tangga     0 orang

 

(4)       Kemiskinan

No	Uraian	Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Jumlah kepala keluarga Jumlah keluarga pra sejahtera Jumlah keluarga sejahtera 1 Jumlah keluarga sejahtera 2 Jumlah keluarga sejahtera 3 Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	1.837 keluarga 629 keluarga 567 keluarga 526 keluarga 115 keluarga 0 keluarga

 

(5)       Penguasaan aset ekonomi oleh masyarakat

A. Aset Tanah
Tidak memiliki tanah Memiliki tanah kurang dari 0,1 ha Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha	0 108 48 87 39 70 206 98 76 105 45 20	orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

 

B. Aset sarana transportasi umum
Memiliki ojek Memiliki becak Memiliki cidomo/andong/dokar Memiliki kapal motor Memiliki bus Memiliki minibus	76 0 0 5 0 2	orang orang orang orang orang orang
C. Aset industri dan mesin pertanian
Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil peratanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki mesin bubut	2 0 0 0 1	orang orang orang orang orang
D. Aset rumah menurut dinding
Tembok Kayu Bambu	760 70 207	Keluarga Keluarga Keluarga
E. Aset rumah menurut lantai
Keramik Semen Kayu Tanah	105 782 0 150	keluarga keluarga keluarga keluarga

 

(6)       Pemilikan barang berharga

Uraian	Jumlah
Jumlah kepala keluarga Jumlah keluarga memiliki TV Jumlah keluarga memiliki sepeda motor Jumlah keluarga memiliki mobil Jumlah keluarga memiliki ternak besar Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	1.837 560 240 23 970 945	keluarga keluarga keluarga keluarga keluarga keluarga

 

 

c.       Kesehatan Masyarakat

A. Kematian bayi
Jumlah bayi lahir pada tahun 2006 Jumlah bayi meninggal tahun 2006	35 12	Orang Orang
B. Kejadian luar biasa
-          Muntaber dalam tahun 2006 -          Demam berdarah tahun 2006 -          Kematian ibu melahirkan tahun 2006	0 0 0	Orang Orang Orang
C. Gizi Balita
Jumlah Balita Jumlah balita bergizi buruk Jumlah balita bergizi baik	870 3 279	Orang Orang Orang

 

D. Pemenuhan kebutuhan
-      Pelanggan PAM -      Menggunakan Embung -      Rumah tangga memiliki WC -      Kebiasaan makan dalam sehari	810 30 7.950 2	Rumah tangga Rumah tangga Rumah tangga kali
E. Penderita sakit tahun 2006
-      Jantung -      Lever -      Paru-paru -      Kanker -      Stroke -      Diabetes	2 1 3 5 6 0		Orang Orang Orang Orang Orang Orang

F. Temuan Data dan Analisa

Strategi Survival Masyarakat Tepus

            Dalam menghadapi minimnya potensi alam di wilayahnya, penduduk Tepus menerapkan berbagai strategi. Di antara banyak strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diserfikasi Mata Pencaharian

Minimnya sumber daya alam kecamatan Tepus memaksa penduduknya melakukan diserfikasi (peragaman) mata pencaharian. Lahan pertanian yang kurang subur membuat penduduk mulai mencari pekerjaan sambilan (samben) yang diharapkan bisa menambah penghasilan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ngatino dan Mbah Parsokaryo, penambang batu Gamping.[21]

“Ya..masih punya sawah, jadi ini samben.”

“kalau kerja di sini, maka sawah dikerjakan oleh buruh”

Lungguhan (wilayah penambangan) yang dikerjakan mereka adalah milik seorang perangkat kelurahan.

”Lungguhan ini milik pak keamanan kelurahan, pak Sulis”

Pak Ngatino sudah menggeluti pekerjaan ini selama empat tahun menambang, sedangkan Mbah Parsokaryo selama dua tahun. Oleh pemilik lungguhan, mereka dibayar sebesar Rp. 70.000 per rit atau satu truk. Jumlah penambangan itu tidak selalu terpenuhi.

”Penghasilannya ya tidak pasti. Kalau badan sehat bisa dapat satu rit, kadang juga lebih 1 rit. Tapi badan terasa payah. Kalau sedang hujan tidak kerja, karena licin…”

Hasil penambangan ini nantinya akan di jual ke pabrik batu gamping di Mijan. Sebenarnya, hasil kerja menambang batu gamping tidak terlalu membantu perekonomian mereka. Dari penghasilan yang mereka dapatkan  rata-rata Rp. 35.000 perorang, mereka harus mengeluarkan Rp. 30.000 untuk membayar buruh yang menggarap sawah mereka.

”kalau kerja di sini, maka sawah dikerjakan oleh buruh sebanyak tiga orang dengan upah masing-masing Rp.10.000. Jadi ya hanya pengalihan upah menambang untuk membayar buruh”

Dengan begitu, surplus penghasilan mereka hanya berkisar Rp. 5.000 saja.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bu Minah, pengumpul batu apung di pantai Ngandong. Batu apung itu digunakan untuk hiasan dalam aquarium atau taman. Untuk  25 kg hasil yang dikumpulkannya dijual seharga Rp. 3.000 kepada pengepul. Pekerjaan sambilan (samben) ini dilakukannya hampir setiap hari selama kurang lebih satu tahun.

Selain pekerjaan ini, Bu Minah juga memanen rumput laut dan keong laut. Rumput laut dijualnya seharga Rp. 1.000 perkilogram. Sedangkan keong yang dijualnya masak, seharga Rp. 30.000 perkilogram. Bu Minah juga jadi buruh tani saat musim tanam dan panen padi, kacang, dan membuat gaplek. [22]

b. Pembagian Kerja dalam Keluarga

Strategi lainnya adalah pembagian kerja dalam keluarga penduduk Tepus. Anak-anak yang masih kuat fisiknya dan berpendidikan lebih tinggi dibanding orang tuanya, umumnya memilih melakukan urbanisasi. Sedangkan orang tua tetap bertahan di desa dengan bertani, berladang dan beternak. Hal ini terlihat nyata dalam keluarga Mbah Parsokaryo.

Beberapa anak Mbah Parsokaryo semuanya melakukan urbanisasi ke kota Yogyakarta. Dia hanya beserta istrinya yang bertahan di desa. Anak lainnya merantau ke Sumatera (Riau) menjadi buruh kontrak perkebunan selama dua tahun yang dibayar bulanan. Hal ini dilakukan karena terbatasnya matapencaharian yang ada.

”Daripada di sini kerja tidak karuan, lebih baik kerja di sana…”

Hal yang sama dilakukan oleh Pak Ngatino. Ia sendiri telah sebelas tahun lebih bekerja di perkebunan. Namun, setelah fisiknya tidak lagi kuat, ia kembali ke desa.

Hasil kerja di perkebunan memang cukup besar. Seperti Kata Pak Ngatino,

“Ya..hasil kerja bisa dibuat bangun rumah….”

”Yang belum pulang sudah bisa membangun rumah. Biasanya kiriman uang ’diwujudkan’, bisa dalam bentuk, lembu, rumah….. Jika berhemat, ya ada hasilnya”

3.      Menerapkan Sistem Pertanian Multikultur (Tumpangsari) dan Peternakan di Areal Ladang

            Kontur lahan yang berbukit-bukit, menyisakan sedikit saja lahan untuk bercocok tanam. Dengan jenis pertanian lahan kering dan terbatasnya suplai air ke areal persawahan disikapi oleh warga Tepus dengan menerapkan sistem tanam multikultur (tumpangsari). Sistem tanam ini dilakukan saat musim tanam (musim hujan) yaitu dengan menanami areal ladang dengan beberapa komoditas antara lain padi, jagung, kacang dan ketela pohon. Cara ini dilakukan sebagai antisipasi apabila salah satu jenis tanaman mengalami gagal panen.[23] Dengan siklus panen yang berbeda-beda, petani bisa memanen hasil tanamnya dalam beberapa kali panen. Komoditas pertama yang dipanennya adalah padi, kemudian diikuti oleh jagung, kacang dan yang terakhir adalah ketela (ubi). Di musim kemarau, petani mengganti tanamannya dengan tanaman sayur seperti sawi, kacang panjang dan timun buah. Di satu sisi, sistem ini menguntungkan petani dengan memberikan hasil yang beragam dan pemanfaatan lahan yang terus menerus serta terhindar dari kegagalan panen salah satu komoditas. Namun begitu, hasil panen yang diperoleh menjadi tidak maksimal karena perlakuan yang tidak memadai. Tanaman lain yang mulai dikembangkan adalah kayu jati, akasia dan mahoni. Kayu ini dipandang lebih menguntungkan, sekaligus memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini hanya ditumbuhi semak belukar.

            Selain menerapkan sistem tanam tumpangsari, petani Tepus juga memadukan aktivitas berladang dengan beternak. Maka bisa dikata bahwa setiap petani di Tepus juga menjadi peternak. Sedangkan cara yang dilakukan adalah dengan membuat kandang ternak di sekitar areal ladang. Alasannya, pertama, karena jauhnya jarak ladang dari pemukiman penduduk, sehingga sebagian petani menetap beberapa hari di areal ladang. Hal ini juga memungkinkan para petani untuk lebih mudah memantau perkembangan ladang dan ternak secara bersamaan. Kedua, dengan berada di areal ladang, maka ternak mendapatkan suplai pakan dengan mudah yaitu dengan memanfaatkan hasil panen. Di lain sisi, kotoran ternak juga dimanfaatkan sebagai pupuk kompos bagi tanaman yang belum dipanen. Sehingga terjadi adalah siklus produksi pertanian dan peternakan. Dekatnya jarak ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ladang dan peternakan.          

4. Membentuk Asosiasi/Kelompok Petani

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan petani Tepus, mereka mulai membentuk kelompok-kelompok tani, pengrajin atau sejenisnya. Hal ini membawa perubahan yang sangat penting bagi masyarakat. Bila ditelusuri, perubahan masyarakat Tepus, menurut pak Suradal, terjadi mulai tahun 1980-an. Sebabnya adalah adanya banyak organisasi formal dan non formal dalam masyarakat, seperti kelompok tani yang dibentuk atas inisiatif warga. Melalui kelompok tersebut, informasi-informasi penting disebarkan dengan cepat kepada warga sampai lintas wilayah. Aliran pinjaman dan bantuan dari berbagai pihak juga memanfaatkan kelompok-kelompok ini. Wajar, jika saat ini Bupati Gunung Kidul mewajibkan adanya minimal satu kelompok tani di tiap dusun. Dusun yang tidak memiliki kelompok, biasanya tertinggal dalam informasi. Bahkan, menurutnya, kelompok tani di wilayah DIY yang mempunyai nomor register hanya kabupaten Gunung Kidul.

Di Kecamatan Tepus, khususnya di Desa Purwodadi terdapat banyak kelompok tani yang dibentuk dengan inisiatif warga. Diantarnya adalah Kelompok Tani Pisang ” Maju Makmur” Tepus, Kelompok Petani sayur mayur “Mudal Lestari”, Kelompok Budidaya Anggrek ”Sari Indah”, Kelompok Nelayan Pantai Siung ”Mino Martani”, Kelompok Pengrajin Meubel ”Margo Ukil”, Kelompok Pengrajin Kerupuk Rumput Laut ”Barunastri”, Kelompok Pengrajin Lempeng, Kelompok Pengrajin Emping Melinjo ” Sediyo Makmur”.[24]

Menurut Supoyo, Ketua Kelompok Tani Pisang ” Maju Makmur”, kelompok tani yang didirikan pada Januari 2004 ini bertujuan untuk meningkatkan hasil perkebunan pisang sekaligus untuk memanfaatkan lahan menganggur yang dimiliki warga. Usaha yang dilakukan adalah mengembangkan perkebunan pisang warga, sehingga diharapkan meningkatkan penghasilan para anggotanya dan memenuhi permintaan di wilayah Purwodadi dan di sekitarnya. Namun sampai saat ini baru varietas lokal yang dikembangkan. Mereka berharap adanya penyuluhan dari dinas terkait dan lebih penting lagi bantuan dalam hal pemasarannya.

Berdirinya Kelompok Petani sayur mayur “Mudal Lestari” menurut Marijan, ketua kelompok, dilatarbelakangi keinginan untuk memanfaatkan kesempatan bertanam saat musim kemarau. Menurutnya, sayur-mayur selama ini didatangkan dari luar wilayah Porwodadi. Poktan yang dibentuk pada 19 agustus 2006 ini diharapkan berguna bagi petani dalam hal menambah pengetahuan melalui pembinaan, menambah penghasilan bagi petani terutama yang memiliki sawah di sekitar aliran sungai.

Mungkin tidak banyak orang mengetahui bahwa Tepus juga menjadi sentra budidaya tanaman hias yaitu anggrek. Tahun 1980-an, banyak tumbuh tanaman anggrek di kawasan ini. Namun belum ada usaha untuk memeliharanya,  bahkan hampir punah karena banyak diambil/atau dibeli orang luar daerah. Beberapa warga kemudian mencari cara agar anggrek bisa berkembang lagi. Maka mereka membentuk Kelompok Budidaya Anggrek ”Sari Indah”. Menurut ketuanya, Sugiman, wilayah desa Purwodadi adalah penghasil anggrek yang cukup dikenal oleh peminat anggrek, sehingga warga mulai membudidayakan anggrek. Sementara ini mereka masih membudidayakan jenis anggrek Bulan, dan belum ada hasil silangan. Karena peralatan yang dibutuhkan cukup banyak, dana menjadi salah satu hambatan bagi usaha ini, selain itu kebutuhan air yang cukup banyak untuk keperluan penyiramannya rutin pagi dan sore menjadi problem di tengah kelangkaan air di wilayah ini.

Akibat dibukanya pantai Siung sebagai pantai wisata telah menguntungkan beberapa pihak seperti nelayan, kelompok sadar wisata, cakung, warga pemanfaat air bersih, dan pengrajin rumput laut, serta para penjual jasa, Hal ini memunculkan klasifikasi profesi masing-masing warga di kawasan pantai Siung. Dengan bertambanhnya pencaharian warga, diharapkan mampu mengembangkan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. .Pemerhati pantai Siung, Sudarli, berharap adanya: intensifikasi pengembangan pantai Siung yang berbasis komunitas, dengan maksud mengeliminir infiltrasi berbagai budaya yang merusak kearifan lokal.

Berkembangnya pantai Siung mendorong terbentuknya Kelompok Nelayan Pantai Siung ”Mino Martani” pada 1996 yang hingga saat ini berkembang menjadi lima kelompok di masing-masing titik pantai. Sebagian besar anggotanya memang masih berprofesi sebagai petani Kelompok Nelayan ini dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan juga bagi petani yang memiliki sedikit areal tanah persawahan yang kian tahun semakin berkurang karena pertambahan penduduk. Nelayan dianggap sebagai alternatif  mata pencaharian yang lebih mudah dan menjanjikan, hasilnya pun bisa dikonsumsi oleh warga.. Menurut ketuanya, Warijo, kendala utama yang dihadapi adalah SDM yang masih rendah. Karena itulah mereka mengharapkan adanya pembinaan dari Dinas Perikanan, serta minta difasilitasi untuk keluar masuk perahu. Dengan prospek yang cukup bagus ini, ia menghimbau masyarakat untuk beralih profesi sebagai  nelayan..

Selain kelompok tani dan nelayan di atas, ada juga Kelompok Pengrajin Meubel ”Margo Ukil” yang berdiri 21 januari 2007 di dusun Gesing. Produk yang dihasilkan adalah pintu, kursi, lemari, dan sebagainya. Menurut ketuanya, Bolo, kelompok ini dibentuk untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar. Dengan mempekerjakan warga dari wilayah sekitar dusun Gesing, ia berharap bisa sukses mengembangkan usahanya. Namun, ia masih mengharapkan adanya bantuan dari pihak lain berupa peralatan meubel untuk melengkapi atau mengganti peralatan yang digunakannya saat ini yang diangap sudah usang.

Diserfikasi usaha bukan hanya dilakukan oleh laki-laki sebagai penopang perekonomian keluarga. Para ibu rumah tangga juga melakukan usaha produksi yang tidak kalah pentingnya bagi peningkatan perekonomian warga dengan membentuk kelompok-kelompok industri dan kerajinan rumah tangga (home industry). Beberapa diantaranya adalah Kelompok Pengrajin Kerupuk Rumput Laut ”Barunastri” yang diketuai oleh Sunarni. Kelompok ini didirikan pada tahun 1998, memiliki tujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat, di samping bekerja di sawah dan ladang. Selain itu ada juga Kelompok Pengrajin Lempeng yang dibentuk oleh PKK pedukuhan Brongkol, desa Purwodadi. Kelompok ini membuat lempeng, yaitu sejenis keripik, yang  berbahan baku singkong. Pemasaran hasil produksinya masih belum luas, sebatas Purwodadi saja walaupun dengan harga yang relatif murah yaitu Rp.1.000 per empat ikat. Menurut ketuanya, Saminah, kelompok pengrajin ini juga mengharapkan bantuan pemasaran dan modal dari pemerintah. Kelompok Pengrajin Emping Melinjo ”Sediyo Makmur” menghasilkan produk yang berbeda yaitu emping melinjo. Menurut ketuanya, Saijem, jika ada pesanan (hajatan) maka dikerjakan bersama-sama oleh para anggotanya. Namun jika tidak, mereka membuat di rumah masing-masing, kemudian hasilnya dikumpulkan untuk dijual secara kolektif. Menurutnya, melalui usaha ini para anggotanya diharapkan bisa menambah pendapatan dan memperbaiki perekonomian rumah tangga.

            Selain banyaknya kelompok tani di atas, terdapat pula Asosiasi Ubi Kayu yang berpusat di Tepus. Asosiasi ini didirikan pada 12 Oktober 2004 atas inisiatif warga dan diresmikan oleh Kadin Pertanian Gunung Kidul. Menurut pak Suradal, [25] ketua asosiasi ini, awalnya asosiasi ini bertujuan untuk mendongkrak harga gaplek yang sangat rendah dan merugikan petani akibat dipermainkan para tengkulak. Inisiatif warga muncul dengan mengolah ubi kayu jadi patilo yaitu jajanan sejenis rengginang yang terbuat dari pati ubi kayu. Dengan dibuat menjadi patilo, harga jualnya menjadi lebih tinggi. Selain itu, asosiasi juga berupaya menaikkan harga ubi kayu. Hasilnya cukup menggembirakan. Harga ubi kayu yang semula berkisar Rp.250-Rp.300 mampu dinaikkan menjadi Rp. 900-Rp.1.400. Tingginya permintaan gaplek dari dalam dan luar negeri juga turut mendongkrak harga.

            Keanggotaan asosiasi ini mencakup petani ubi kayu sekabupaten Gunung Kidul  khususnya yang berada di sembilan kecamatan yang menjadi sentra ubi kayu yaitu Rongkop, Girisudo, Tanjungsari, Tepus, Playen , Babarsari, Palian, Balepanggang, Balesari. Umumnya anggota asosiasi adalah ketua portan di masing-masing wilayah. Melalui ketua-ketua portan itu informasi disebarkan kepada anggota-anggotanya.

Kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh asosiasi ini adalah pertemuan rutin anggota tiap bulan yaitu pada  tanggal 15. Selain itu juga melakukan uji coba varietas. Sebuah kerjasama uji coba varietas pernah dilakukan dengan PT. Sampoerna. Kerjasama ini menetapkan bagi hasil 30 % keuntungan bagi pemilik/petani dan 70% PT. Sampoerna. Dengan catatan semua biaya produksi ditanggung oleh PT. Sampoerna. Uji coba ini berupaya menyambung ubi kayu jenis Adira 4 sebagai batang bawah dan jenis karet utuk batang atasnya.

Setelah meneliti berbagai varietas, asosiasi akhirnya memilih jenis Vandemir sebagai produk unggulan. Selain tidak membutuhkan perlauan khusus, jenis ini mampu menghasilkan ubi kayu mencapai berat 37 kg dalam satu batangnya. Melihat keunggulan produk ini, asosiasi meminta pada pemkab Gunung Kidul untuk dipatenkannya sebagai varietas ubi kayu unggulan lokal di antara varietas lokal lainnya seperti gatotkoco, trembesi. Panen tahun 2007 ubikayu: +/- 24 ton per Ha. 15-20 kg per batang

Dalam hal penjualannya, menurut pak Suradal, idealnya, hanya melalui satu pintu yaitu dari petani dijual ke masing-masing poktan, lalu dijual kepada asosiasi, baru kemudian dijual pada pembeli. Namun karena lemahnya pemodalan poktan, mereka akhirnya tidak mampu menampung semua hasil dari petani.

Sistem penjualan yang digagas kemudian adalah kesepakatan harga berdasarkan tingkatan/jenis kualitas antara pembeli dan asosiasi. Bahkan lebih jauh lagi, harga dikontrol oleh petani, bukan pembeli. Hal ini mengingat sangat strategisnya ubi kayu sebagai bahan industri masa depan, di antaranya sebagai bahan baku bioetanol dan bahan baku industri (kertas di China, bumper mobil di Jepang). Ke depan, harga ditentukan oleh kualitas dan kadar pati yang dihasilkan oleh ubi kayu. Jadi, petani dianjurkan untuk tidak asal menanam varietas, namun harus dipilih yang unggul yaitu yang mengandung kadar pati tinggi. Di antaranya adalah Vandemir.

Varietas unggul yang dimiliki Asosiasi Ubi Kayu disebarkan kepada para anggotanya, bahkan juga kepada selain anggota, seperti yang dikatakan pak Kuswadi, salah seorang anggota asosiasi.

”kalau bibit Adira 4 semua anggota dapat, selain anggota seharusnya nggak dapat. Namun akhirnya ya dapat juga. Karena itulah, jumlah anggota semakin bertambah…”

Dengan berbagai keuntungan yang mulai nampak ini, petani ubi kayu mulai ada perhatian dengan melakukan pemupukan. Namun tetap menerapkan sistem tumpang sari.

Ubi kayu menjadi tanaman yang sangat prospektif dikembangkan di Gunung Kidul. Alasannya adalah, dengan sistem penanamnnya multikulur (tumpang sari) menjadi Sangat mudah dilakukan tanpa perlakuan khusus. Selain itu juga mendukung diserfikasi kerja petani yang juga peternak kambing atau sapi. Daun ubi kayu bisa dimanfaatkan sebagai pakan, dan kotorannya sebagai pupuk.

G. Kesimpulan dan Saran

            Penulis melihat bahwa survivalitas penduduk lahan pertanian kering seperti di Kecamatan Tepus, sangat dipengaruhi oleh pandangan dan penyikapan mereka terhadap wilayah tempat hidupnya. Jika mereka memandang negatif, dengan arti menyebut wilayah mereka tidak berpotensi dan tidak memberikan harapan bagi perbaikan hidup, maka mereka akan memilih untuk meninggalkan wilayah mereka dengan melakukan urbanisasi ke kota atau ke wilayah lain yang banyak tersedia lapangan kerja seperti ke kawasan perkebunan di Riau.

            Namun, jika mereka memandang secara positif kondisi wilayahnya walau dengan segala keminiman potensi yang dimilikinya maka mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk bertahan dengan memanfaatkan potensi-potensi lain yang dimiliki wilayahnya dengan berbagai strategi. Beberapa strategi yang dilakukan oleh penduduk Tepus antara lain, diserfikasi mata pencaharian, menerapkan sistem pertanian multikultur, mengembangkan varietas lokal unggul seperti vandemir untuk jenis ubi kayu, dan strategi lainnya.

            Budaya masyarakat desa di Tepus yang bernilai positif seperti kegemaran bergotong-royong dan berserikat berdasarkan wilayah tempat tinggal atau kesamaan mata pencahariaan telah melahirkan berbagai organisasi warga seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok nelayan,dan sejenisnya. Diakui, organisasi ini menjadi unsur pendorong dalam penanggulangan kemiskinan dan perbaikan kehidupan mereka, disebabkan organisasi ini menjadi wahana dalam memperlancar arus informasi, peningkatan skill, pengembangan usaha dan yang lebih penting lagi meningkatkan posisi tawar mereka terhadap pihak lain.

            Walaupun kemiskinan penduduk Tepus lebih disebabkan oleh faktor alam, tapi kelahiran organisasi warga ini juga untuk ”melawan” struktur sosial yang turut memiskinkan mereka. Dalam konteks melawan kemiskinan yang disebabkan faktor alam, organisasi warga ini menjadi wadah bagi penduduk miskin untuk mengelola diri mereka sendiri, menangani masalah-masalah oganisasi mereka dan menggabungkan berbagai potensi yang mereka miliki untuk bersama-sama memperbaiki taraf hidup mereka. Sedangkan dalam konteks kemiskinan struktural, organisasi tersebut memperkuat bargaining power penduduk miskin dalam hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak serta dalam hubungan antara rakyat dan aparatur pemerintah.

            Hakikatnya, keberadaan berbagai organisasi warga ini adalah modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, aparatur pemerintah harus belajar untuk hidup bersama dengan organisasi-organisasi tersebut dengan cara mendukung kegiatan mereka, memberiakan ruang partisipasi dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan bidang mereka dan merangsang perkembangannya tanpa merusak dengan pengaturan yang mengekang.**

Daftar Pustaka

A. Buku dan Dokumen

1.      Darmaningtyas, Pulung Gantung menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunung Kidul, Yogyakarta: Salwa Press, 2002

2.      Darwin, Muhajir M., Memanusiakan Rakyat penangguilangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan, Yogyakarta: Benang Merah, 2005

3.      Desa Purwodadi dalam angka, Kantor Camat Tepus, Tahun 2006.

4.      Lay, Cornelis dan Mundayat, Aris Arif, Bahan Kuliah Manajemen Kemiskinan, Keterbelakangan, Ketimpangan, dan Pengangguran, PLOD, Yogyakarta, 2008.

5.      Listyaningsih, Umi, Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Partnership For Ekonomic Growth United States Agency for Internasional Development, 2004

6.      Marzali, Amri, Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan, Jakarta: Yayasan Obor, 2003,

7.      Mubyarto (peny.), Profil Desa tertinggal Indonesia 1994, Jakarta: Bappenas, 1994

8.      Singarimbun, Masri dan Penny, DH., Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976

9.      Sinseng, Mathius, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel , Tahun I, No. 3 Mei 2005.

10.  Sinaga, Rudolf S., dan Benjamin White, Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural, dalam Alfian (ed.), Kemiskinan Srruktural Suatu Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980

11.  Soejatmoko, Dimensi-dimensi Struktural Kemiskinan, dalam Alfian (ed.),

12.  Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

13.  Suyanto, Bagong, Perangkap Kemiskinan, Problem dan strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa, Yogyakarta: Aditya Media, 1996

B. Compact Disc

1. CD Profil Desa Purwodadi

C. Wawancara

1.      Wawancara dengan Pak Ngatino dan Mbah Parsokaryo 15 Maret 2008 di kawasan penambangan batu kapur, Desa Purwodadi

2.      Wawancara dengan bu Minah pada 15 Maret 2008 di kawasan pantai Sundak

3.      Wawancara dengan pak Marijan, mantan ketua dukuh Winangun, juga sebagai  Ketua Asosiasi Petani Sayur-Mayur “Mudal Lestari”, tanggal 2 Maret 2008 di areal persawahannya di desa Purwodadi

4.      Wawancara dengan pak Suradal, Ketua Asosiasi Ubi Kayu, pada 10 Mei 2008 di rumah beliau di desa Sidoharjo.   

---

[1] Lebih detil mengenai mitos pulung gantung dalam masyarakat Gunung Kidul, baca Darmaningtyas, Pulung Gantung menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunung Kidul, Yogyakarta: Salwa Press, 2002.

[2] Baca Singarimbun, Masri dan Penny, DH., Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976.

[3] Baca dalam Mubyarto (peny.), Profil Desa tertinggal Indonesia 1994, Jakarta: Bappenas, 1994.

[4] Darwin, Muhajir M., Memanusiakan Rakyat penangguilangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan, Yogyakarta: Benang Merah, 2005, hal. 11-15.

[5] Suyanto, Bagong, Perangkap Kemiskinan, Problem dan strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal. 49-51.

[6] Mubyarto (peny.), op.cit., hal. 98-99.

[7] Sinaga, Rudolf S., dan Benjamin White, Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural, dalam Alfian (ed.), Kemiskinan Srruktural Suatu Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980.

 [8] Singarimbun dan Penny,op.cit., hal. 32.

[9] Soejatmoko, Dimensi-dimensi Struktural Kemiskinan, dalam Alfian (ed.), op.cit., hal . 52

[10] Suyanto, op.cit., hal. 37.

[11] ibid, hal. 32.

[12]Seperti dikutip Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal.7

[13] Peisan yang digunakan oleh Marzali dimaksudkan untuk menyebut penduduk desa dengan berbagai berprofesi seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dll.

[14] Marzali, Amri, Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan, Jakarta: Yayasan Obor, 2003, hal.9-18.

[15] Soedjatmoko, op.cit, hal. 55.

[16] Listyaningsih, Umi, Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Partnership For Ekonomic Growth United States Agency for Internasional Development, 2004, hal. 19.

[17] Suyanto, op.cit, hal. 19.

[18] Sujatmoko, op.cit, hal . 52

[19] Mathius Sinseng, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel , Tahun I, No. 3 Mei 2005.

[20] Desa Purwodadi dalam angka, Kantor Camat Tepus, Tahun 2006.

[21] Wawancara dengan Pak Ngatino dan Mbah Parsokaryo 15 Maret 2008 di kawasan penambangan batu kapur, Desa Purwodadi.

[22] Hasil wawancara dengan bu Minah pada 15 Maret 2008 di kawasan pantai Sundak.

[23] Hasil wawancara dengan pak Marijan, mantan ketua dukuh Winangun, juga sebagai  Ketua Asosiasi Petani Sayur-Mayur “Mudal Lestari”, tanggal 2 Maret 2008 di areal persawahannya di desa Purwodadi.

[24] Lebih lengkapnya lihat dalam CD Profil Desa Purwodadi.

[25] Deskripsi mengenai Asosiasi Ubi Kayu  merupakan hasil wawancara dengan pak Suradal, Ketua Asosiasi Ubi Kayu, pada 10 Mei 2008 di rumah beliau di desa Sidoharjo.